Tanah Bumbu —PeloporNewskalimantan- Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar pada Senin (9/3/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus mempelajari strategi penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan perusahaan.
Rombongan Komisi III dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, I Wayan Sudarma, bersama sejumlah anggota dewan. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Banjar beserta jajaran di kantor dinas setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai mekanisme penyelesaian konflik ketenagakerjaan, termasuk upaya mediasi, pencegahan perselisihan, hingga langkah menjaga stabilitas hubungan antara pekerja dan perusahaan.
I Wayan Sudarma menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh pihak Disnakertrans Kabupaten Banjar. Ia menilai Kabupaten Banjar memiliki pengalaman yang baik dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial di daerah.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi forum diskusi yang produktif. Kami ingin mempelajari bagaimana menyeimbangkan perlindungan hak-hak pekerja dengan upaya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif,” ujar Wayan.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pekerja dan perusahaan merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan bahwa pertukaran pengalaman antar daerah sangat diperlukan untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kerja sama dan saling berbagi pengalaman antar daerah sangat penting. Semoga kunjungan kerja ini memberikan manfaat bagi kedua daerah, baik bagi Kabupaten Tanah Bumbu maupun Kabupaten Banjar,” tambahnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap dapat mengadopsi berbagai praktik baik yang diterapkan di Kabupaten Banjar dalam menangani Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga tercipta iklim kerja yang lebih harmonis, produktif, dan berkelanjutan di daerah”(Nata).
