TANAH BUMBU –Pelopornewskalimantan.com- DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menerima penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Penyampaian Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Tanah Bumbu, Selasa (10/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, dan dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, M. Yamani, serta sejumlah anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut, M. Yamani membacakan sambutan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif. Ia menjelaskan bahwa usulan perubahan susunan perangkat daerah didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan tahun 2026 serta kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Menurutnya, penataan kelembagaan mencakup penyesuaian nomenklatur, tipe, susunan organisasi, hingga beban kerja masing-masing perangkat daerah. Seluruh perubahan tersebut tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“Penataan kelembagaan ini diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan,” ujar Yamani.
Ia menjelaskan, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir ditetapkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021.
Kini, pemerintah daerah kembali mengusulkan perubahan untuk menyesuaikan struktur kelembagaan dengan dinamika regulasi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Yamani juga menyampaikan bahwa usulan perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat.
Persetujuan itu tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 000.8.1/02236/ORG/2026 tertanggal 3 November 2026.
Sebelum persetujuan diberikan, usulan tersebut telah melalui proses identifikasi dan penelaahan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelaahan menyatakan bahwa usulan perubahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski telah memperoleh persetujuan gubernur, Raperda tersebut masih harus melalui pembahasan bersama DPRD Tanah Bumbu. Tahapan ini diperlukan untuk memperoleh pandangan, catatan, serta masukan dari para anggota dewan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap perubahan susunan perangkat daerah dapat menghasilkan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, efektif, dan akuntabel.
Melalui penataan tersebut, pelaksanaan tugas pemerintahan diharapkan semakin optimal, termasuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Bumi Bersujud.
Pembahasan bersama DPRD selanjutnya menjadi tahapan penting untuk memastikan penataan kelembagaan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan”(Tim).













