TANAH BUMBU -peloporkrimsus.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yang berlangsung di Ruang Utama Sidang DPRD Tanah Bumbu, Rabu (4/11/2026).
Dua Raperda yang disepakati tersebut masing-masing mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam menyiapkan landasan regulasi untuk mendukung pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tanah Bumbu bersama pemerintah daerah yang berlangsung pada 5 hingga 20 Oktober 2026. Dalam prosesnya, kedua Raperda dibahas secara mendalam hingga memperoleh persetujuan seluruh fraksi.
Dalam pendapat akhir Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang disampaikan melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, M. Yamani, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta sinergi selama proses pembahasan.
Pemerintah daerah menilai Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan memiliki peran strategis dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan. Sebab, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut pemenuhan berbagai kebutuhan dan hak dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak, kesempatan kerja, hingga pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
Melalui regulasi tersebut, penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah pemutakhiran data masyarakat secara akurat agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Raperda tentang Pengembangan SDM diarahkan untuk memperkuat kualitas dan daya saing masyarakat Tanah Bumbu.
Pemerintah daerah memandang pengembangan SDM sebagai investasi jangka panjang yang perlu didukung regulasi yang jelas. Pembangunan daerah, menurut pandangan tersebut, tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas, kompetensi, keterampilan, serta kualitas sumber daya manusia.
Dengan adanya regulasi ini, pengembangan SDM diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi berbagai lapisan masyarakat.
Setelah penyampaian pendapat akhir Bupati dan rangkuman hasil pembahasan, pimpinan rapat melanjutkan agenda dengan pengambilan keputusan. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan terhadap kedua Raperda tersebut.
Tahapan berikutnya, pemerintah daerah akan mengajukan permohonan nomor register kepada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Proses ini menjadi bagian dari tahapan administrasi sebelum kedua Raperda ditetapkan dan diberlakukan sebagai peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persetujuan dua Raperda inisiatif DPRD tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui kedua regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.
Catatan Penting Sebelum Berita Diterbitkan
Untuk menjaga akurasi dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Pastikan tanggal kegiatan. Naskah mencantumkan Rabu, 4 November 2026. Tanggal tersebut perlu dicocokkan dengan agenda resmi DPRD.
Pastikan hasil persetujuan. Pernyataan bahwa seluruh fraksi dan seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui kedua Raperda perlu disesuaikan dengan risalah rapat atau dokumen resmi.
Perhatikan status hukum Raperda. Persetujuan DPRD dalam rapat paripurna tidak serta-merta berarti Perda sudah berlaku. Proses registrasi dan tahapan penetapan masih harus dilalui.
Atribusi pernyataan. Penilaian mengenai arti strategis kedua Raperda disampaikan sebagai pandangan pemerintah daerah, bukan sebagai fakta keberhasilan yang sudah terbukti.
Rekomendasi saya: Gunakan judul utama. Judul tersebut memiliki nilai berita yang kuat karena menonjolkan dua isu yang dekat dengan kepentingan masyarakat, yakni penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM, tanpa menggunakan kalimat bombastis atau klaim yang belum terbukti.”(Tim)
