TANAH BUMBU –Pelopornewskalimantan.com- Kekuasaan politik bukan sekadar tentang kemenangan dalam pemilu atau keberhasilan meraih kursi di lembaga legislatif. Lebih dari itu, kekuasaan harus menjadi sarana memperjuangkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi bedah buku Sosialisme Islam (Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto & Ali Shari’ati) yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tanah Bumbu di Hotel Ebony, Ruang Hall Seroja 2, Rabu.(11/11/2026)
Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WITA itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Ust. Hidayatullah, Dr. H. Amal Fathullah, M.Ag., dan Dr. H. Nur Zazin. Diskusi dipandu oleh Drs. Zakaria selaku moderator.
Forum tersebut mengangkat pemikiran dua tokoh Muslim yang memiliki kontribusi penting dalam wacana keadilan sosial, yakni H.O.S. Tjokroaminoto, tokoh pergerakan nasional Indonesia, dan Ali Shari’ati, pemikir Muslim asal Iran.
Meski berasal dari latar sejarah dan lingkungan sosial-politik yang berbeda, keduanya memiliki perhatian terhadap persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, serta pentingnya membangun masyarakat yang lebih bermartabat.
Dalam pemikirannya tentang Islam dan sosialisme, Tjokroaminoto menekankan nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan sebagai prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Baginya, ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan landasan moral dalam membangun kehidupan sosial yang adil. Persoalan kemiskinan, penindasan, dan kesenjangan sosial merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serta tanggung jawab bersama.
Sementara itu, Ali Shari’ati dikenal melalui gagasan rausyanfikr, yang kerap dimaknai sebagai intelektual yang tercerahkan. Gagasan ini menekankan bahwa intelektual tidak cukup hanya memiliki pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memiliki kesadaran sosial serta keberanian untuk mendorong perubahan di tengah masyarakat.
Gagasan kedua tokoh tersebut kemudian dikaitkan dengan tantangan politik dan pembangunan daerah.
Ketua DPC PKB Kabupaten Tanah Bumbu, H. Hasanuddin Murad, dalam sambutannya menekankan bahwa politik harus menjadi instrumen perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sarana mempertahankan kekuasaan atau memenuhi kepentingan kelompok tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat yang diberikan melalui pemilu harus dijawab dengan kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Dalam konteks politik lokal, PKB Tanah Bumbu memiliki tanggung jawab besar setelah memperoleh tujuh kursi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilu 2024 dengan perolehan 44.084 suara.
Capaian elektoral tersebut, sebagaimana ditekankan dalam forum itu, harus diiringi tanggung jawab politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah daerah, serta mendorong pembangunan yang lebih merata.
Persoalan pemerataan pembangunan menjadi salah satu isu penting bagi Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.
Pertumbuhan ekonomi dan investasi memang menjadi bagian penting dari pembangunan daerah. Namun, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau meningkatnya aktivitas ekonomi.
Manfaat pembangunan juga perlu dirasakan secara nyata oleh masyarakat, mulai dari terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha, meningkatnya kualitas pendidikan, hingga membaiknya taraf hidup warga.
Dengan demikian, kekayaan sumber daya alam daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Selain persoalan kesejahteraan, Hasanuddin Murad juga menekankan pentingnya membangun kehidupan politik yang terbuka, toleran, dan berkeadaban.
Keberagaman masyarakat Tanah Bumbu, baik dari segi agama, suku, maupun latar belakang sosial, menjadi alasan penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persaudaraan, solidaritas, dan semangat kebersamaan.
Gagasan Harus Dibuktikan melalui Kerja Nyata
Diskusi bedah buku tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk memahami pemikiran tokoh-tokoh Islam, tetapi juga membuka refleksi mengenai tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi.
Pemikiran Tjokroaminoto tentang persamaan dan persaudaraan serta gagasan Ali Shari’ati mengenai kesadaran intelektual dapat menjadi landasan refleksi bagi kader politik dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.
Namun, nilai sebuah pemikiran tidak berhenti pada diskusi dan wacana. Gagasan harus diwujudkan melalui sikap, keputusan politik, serta kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi partai politik, tantangan sesungguhnya bukan hanya memenangkan kontestasi elektoral, tetapi juga membangun tradisi intelektual, menjaga integritas, dan memastikan kekuatan politik digunakan untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Kursi di lembaga legislatif memberikan ruang untuk memperjuangkan kebijakan, sedangkan pemikiran dan nilai perjuangan menjadi arah dalam menentukan kepentingan yang harus diutamakan.
Pada akhirnya, diskusi tersebut mengingatkan bahwa politik tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaannya. Kemenangan dalam pemilu mungkin menjadi ukuran keberhasilan dalam kontestasi politik, tetapi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang jauh lebih penting untuk membuktikan makna sebuah kekuasaan.”(Tim)
