TANAH BUMBU –Pelopornewskalimantan.con- Enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan sepakat agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum enam fraksi DPRD Tanah Bumbu yang berlangsung di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani. Agenda ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan legislasi daerah, khususnya dalam rangka penyempurnaan regulasi mengenai pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam rapat tersebut, enam fraksi menyampaikan pemandangan umum secara tertulis kepada pimpinan DPRD dan pemerintah daerah. Meski tidak dibacakan satu per satu, seluruh pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, dalam rangkuman pemandangan umum fraksi menyampaikan bahwa pada prinsipnya seluruh fraksi menerima agar Raperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Namun, persetujuan tersebut tetap disertai sejumlah catatan, masukan, usulan, dan saran dari masing-masing fraksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rangkuman pemandangan umum tersebut kemudian mendapat persetujuan dari peserta rapat paripurna. Dengan demikian, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 19 Tahun 2016 tersebut dapat melanjutkan proses pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Rapat paripurna turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Eryanto Rais, yang hadir mewakili Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.
Tahapan selanjutnya, pemerintah daerah akan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum yang telah disampaikan enam fraksi DPRD. Jawaban tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pendalaman materi dan pembahasan substansi Raperda.
Melalui proses legislasi tersebut, DPRD Tanah Bumbu diharapkan dapat terus mengoptimalkan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan memperhatikan aspirasi, masukan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pembahasan Raperda ini menjadi salah satu tahapan penting dalam upaya penataan perangkat daerah agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(Tim)













