TANAH BUMBU –PeloporNews Kalimantan – Jajaran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/1). Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem, khususnya di wilayah pesisir Tanah Bumbu.
Rombongan Komisi III DPRD Tanah Bumbu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III, I Wayan Sudarma. Kehadiran mereka disambut jajaran pejabat BPBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas penguatan koordinasi, sinkronisasi data kebencanaan, serta peningkatan kapasitas penanganan bencana.
I Wayan Sudarma menegaskan, koordinasi lintas pemerintah daerah dan provinsi menjadi langkah strategis dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang sulit diprediksi.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah. Fokus utama adalah mitigasi bencana, terutama dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang kerap terjadi di wilayah pesisir seperti Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyoroti tiga aspek utama yang menjadi pembahasan bersama BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertama, sinergi strategis dan pemetaan risiko bencana. Kedua pihak menyelaraskan data terkait titik-titik rawan bencana di Tanah Bumbu, seperti banjir rob dan pasang surut air laut akibat kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan laut, potensi angin puting beliung pada masa peralihan musim, serta ancaman tanah longsor di kawasan perbukitan dan jalur transportasi utama.
Kedua, penguatan kapasitas logistik dan peralatan kebencanaan. Komisi III memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, termasuk optimalisasi fungsi Early Warning System (EWS) agar sistem peringatan dini banjir maupun tsunami terintegrasi dengan sistem provinsi. Selain itu, turut dibahas kesiapan stok logistik di gudang daerah serta skema dukungan anggaran melalui bantuan keuangan atau hibah dari pemerintah provinsi untuk kebutuhan penanganan darurat.
Ketiga, penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai langkah mitigasi jangka panjang. Melalui pendampingan BPBD Provinsi, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan evakuasi mandiri, memahami jalur evakuasi dan titik kumpul, serta mampu mengenali tanda-tanda awal bencana secara tepat.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap, melalui koordinasi yang lebih solid dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, upaya penanggulangan bencana ke depan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur demi keselamatan masyarakat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen secara simbolis serta sesi foto bersama di depan Gedung BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan terintegrasi.”(Nata)
