BATULICIN -,Pelopor News Kalimantan – 6 Februari 2025 – Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyoroti sejumlah kendala yang menghambat program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis (6/2/2025). Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah pemangkasan anggaran, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hingga kini masih tertunda.
“Saat ini, yang masih terpending adalah DAK. Sesuai arahan pusat, hal ini berkaitan dengan perjalanan dinas yang belum terealisasi,” ujar Andi Asdar.
Selain kendala anggaran, Andi juga menyoroti hambatan teknis yang menghambat pelaksanaan proyek, salah satunya penggunaan e-katalog versi 6. Menurutnya, sistem baru ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh jajaran Dinas PUPR. “Sudah ada enam orang yang dikirim untuk mengikuti pelatihan terkait e-katalog versi 6, tetapi hingga kini belum berjalan maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengerjaan proyek, terutama di bidang konsultan perencanaan yang dinilai belum optimal. “Ada beberapa pekerjaan tender yang masih tertunda karena perencanaan konsultan mengalami kendala,” tambahnya.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Tanah Bumbu berencana menggelar rapat lanjutan pada 12 Februari 2025 guna membahas lebih dalam terkait anggaran dan proyek yang masih tertunda. Andi juga menyampaikan bahwa sejumlah pembayaran proyek di sektor pariwisata dan pendidikan yang belum terselesaikan akan dialokasikan dalam perubahan anggaran mendatang.
“Beberapa proyek yang masih belum selesai, termasuk di Dinas PUPR, Perkim, dan Pendidikan, akan dibayarkan melalui perubahan anggaran selanjutnya,” ungkapnya.
DPRD Tanah Bumbu berharap agar pemerintah daerah segera menyelesaikan berbagai kendala ini agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dan berdampak positif bagi masyarakat.”(Nata/Team)
