TANAH BUMBU – Pelopornewskalimantan.com – Dalam Sidang Paripurna Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani,S.H.MH mengingatkan seluruh pengguna anggaran dan instansi terkait agar lebih cermat serta berhati-hati dalam mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Peringatan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah potensi penyalahgunaan anggaran sekaligus memastikan setiap dana yang dialokasikan pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Andrean menegaskan, berbagai sumber pendanaan APBN yang masuk ke daerah, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun skema pendanaan lainnya, memiliki aturan dan mekanisme pengelolaan yang ketat. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus menjalankan pengelolaan anggaran secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna anggaran agar selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Pengelolaan APBN diawasi oleh berbagai lembaga di tingkat pusat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama,” ujar Andrean saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, ketelitian dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, menjadi faktor penting untuk menghindari temuan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, ia meminta agar seluruh proyek yang menggunakan dana APBN mendapat pengawasan yang optimal di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai hanya fokus pada tingginya serapan anggaran, tetapi kualitas pekerjaan justru rendah atau tidak tepat sasaran. Setiap program harus memiliki output dan outcome yang jelas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu,” katanya.
Andrean juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program yang dibiayai APBN dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk menghindari tumpang tindih anggaran maupun duplikasi pembiayaan pada proyek pembangunan yang sama.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Tanah Bumbu berkomitmen terus mengawal pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan dana negara. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif para Media ,LSM dan masyarakat.
“ Para jurnalis dan Masyarakat juga perlu ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan masing-masing. Partisipasi publik menjadi salah satu kunci agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Andrean menegaskan DPRD Tanah Bumbu akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
“Kami di legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Harapannya, Tanah Bumbu dapat menjadi contoh daerah yang profesional dan akuntabel dalam mengelola anggaran negara,” tutupnya.( Nata/Team)
