Tanah Bumbu – peloporNews Kalimantan -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan –Pulau Laut (KotaBaru), Rabu (7/1/2026). Kegiatan monitoring berlangsung di lokasi proyek di kawasan Batulicin dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin.Am.S.Ag.MA
Jembatan ini merupakan proyek strategis nasional yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Keberadaan jembatan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Monitoring tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), anggota DPRD Tanah Bumbu, Lurah Batulicin, Sekretaris Camat Batulicin, pihak pelaksana proyek dari PT PP (Persero), konsultan pengawas, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam keterangannya, H. Hasanuddin menegaskan bahwa monitoring ini bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
“Pembangunan jembatan ini harus diawasi secara ketat agar hasilnya benar-benar berkualitas dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar, sementara dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai sekitar Rp500 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar, menambahkan bahwa monitoring ini merupakan kali kedua dilakukan. Sebelumnya, peninjauan serupa telah dilaksanakan pada Januari 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kemitraan DPRD terhadap proyek strategis daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, H.M. Ramdhan, menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembangunan Jembatan Kotabaru–Batulicin dapat diselesaikan pada tahun 2028.
Project Manager PT PP, Yusuf Luqman, memaparkan perkembangan proyek secara menyeluruh, mulai dari peta lokasi, tahapan pekerjaan, hingga dokumentasi progres pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam proyek ini adalah kondisi batuan keras di dasar laut pada area pondasi, yang memerlukan metode dan waktu pengerjaan lebih panjang.
Meski demikian, DPRD Tanah Bumbu berharap pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 3 kilometer tersebut dapat berjalan sesuai target dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Kegiatan monitoring ditutup dengan peninjauan langsung ke titik-titik utama pembangunan jembatan.”(Nata/Team)
