BATULICIN – PeloporNews Kalimantan –
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Penjabat Sekretaris Daerah, Yulian Herawati, menyampaikan jawaban ini dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Yulian mengapresiasi semua fraksi atas masukan dan kritik konstruktif yang diberikan. “Pandangan ini sangat penting dalam memperkuat kebijakan fiskal daerah yang responsif dan adaptif terhadap kondisi riil,” ujarnya.
Menanggapi Fraksi PDIP yang menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk pemutakhiran data pajak, mendorong digitalisasi sistem retribusi, dan meningkatkan kapasitas aparatur pemungut. Sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata juga dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Pemkab menjelaskan penurunan proyeksi pendapatan dari pos lain-lain PAD, yang disebabkan oleh penurunan estimasi dari BLUD, RSUD, dan Puskesmas. “Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memantau realisasi secara langsung dan digital,” tegas Yulian. Selain itu, audit potensi PAD yang menyeluruh akan menjadi perhatian utama ke depan.
Menjawab pertanyaan Fraksi PKB tentang arah perubahan RKPD, Pemkab menegaskan bahwa dokumen ini merupakan respons terhadap dinamika makro ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Unggul Garuda tetap menjadi fokus belanja. Yulian menambahkan bahwa penggunaan SILPA dalam pembiayaan adalah akibat dari pelampauan pendapatan, bukan karena lemahnya serapan anggaran, dengan realisasi anggaran tahun 2024 yang mencapai 94,21 persen.
Fraksi NasDem Sejahtera memberikan dukungan konstruktif, dan Pemkab berkomitmen untuk mempercepat kinerja pembangunan dengan fokus pada sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi lokal, dan tata kelola pemerintahan berbasis data.
Tanggapan kepada Fraksi Golkar menekankan bahwa perubahan anggaran disesuaikan dengan RPJMD 2025–2029 dan prioritas nasional. Pemkab berharap program prioritas dapat dilaksanakan secara terukur dan akuntabel.
Untuk Fraksi Gerindra, perhatian serius pada sektor ketenagakerjaan dijelaskan melalui kebijakan yang mendukung optimalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan, serta perluasan lapangan kerja melalui UMKM berbasis industri unggulan. Kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kompetensi pencari kerja juga menjadi bagian dari strategi penurunan pengangguran.
Terakhir, Pemkab menyatakan kesiapannya untuk mengarahkan belanja perubahan tahun ini pada kebutuhan strategis yang berdampak, sambil menjaga keseimbangan dengan program tingkat nasional, provinsi, dan daerah.
Yulian menutup jawabannya dengan harapan agar sinergi antara pemerintah dan DPRD dapat terus terjalin demi pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat. “Amanah pembangunan harus dijalankan dengan integritas dan kolaborasi untuk menjadikan Tanah Bumbu daerah yang maju, makmur, dan beradab,” pungkasnya.(Nata/Team)
