Home / Tanah Bumbu

Selasa, 4 Februari 2025 - 03:08 WIB

DPRD Tanah Bumbu Akan Panggil BPJS Kesehatan dan RSUD Amanah Husada Terkait Keluhan Pelayanan

BATULICIN –Pelopor News Kalimantan 3 Februari 2025- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu berencana memanggil pihak BPJS Kesehatan dan RSUD Amanah Husada untuk memberikan klarifikasi terkait keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan.

Anggota Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Khollil Alaydrus, menyampaikan bahwa pemanggilan ini dijadwalkan berlangsung bulan ini, tergantung pada agenda Badan Musyawarah (Banmus). Namun, jika ada perubahan jadwal, pertemuan akan digeser ke bulan depan.

“Kami ingin mendengar langsung penjelasan dari BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit terkait permasalahan yang banyak dikeluhkan masyarakat,” ujar Said Ismail

Baca Juga :  Mengenang Jejak Ulama: Haul Ke-8 Al-Ustadz Amiruddin di Tanah Bumbu

Salah satu isu utama yang mencuat adalah kebijakan rumah sakit yang mengenakan tarif umum bagi pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dengan alasan tidak memenuhi kriteria gawat darurat. Kebijakan ini memicu kebingungan dan pertanyaan di masyarakat mengenai aturan layanan BPJS Kesehatan.

Said Ismail menekankan pentingnya transparansi dalam regulasi BPJS Kesehatan, terutama dalam menentukan kondisi pasien yang berhak mendapatkan layanan tanpa biaya tambahan. Ia mempertanyakan apakah layanan BPJS hanya berlaku untuk kondisi tertentu, seperti kejang atau keadaan darurat lainnya.

“Apakah memang ada aturan seperti itu, atau ini terjadi karena kurangnya pemahaman petugas di lapangan terhadap prosedur yang berlaku?” ujarnya.

Baca Juga :  PT Air Minum Bersujud dan Pemkab Tanah Bumbu Siap Wujudkan Swasembada Air di IWWEF 2025

Ia menegaskan bahwa jika memang ada perubahan kebijakan dalam layanan BPJS Kesehatan, pemerintah dan BPJS wajib melakukan sosialisasi yang jelas agar masyarakat tidak dirugikan.

“BPJS Kesehatan seharusnya mempermudah layanan, terutama bagi pasien yang dalam kondisi lemah dan memerlukan penanganan segera,” tegas Said Ismail.

DPRD berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi konkret demi memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan hak mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan.”(Nata/Team)

Share :

Baca Juga

Tanah Bumbu

DPRD Tanah Bumbu Terima Raperda Perubahan Struktur Perangkat Daerah, Pemkab Bidik Birokrasi Lebih Efektif

Tanah Bumbu

Enam Fraksi DPRD Tanah Bumbu Sepakat Lanjutkan Pembahasan Raperda Penataan Perangkat Daerah

Tanah Bumbu

Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu Tetapkan 10 Raperda Prioritas 2027, Apa Saja Isinya ?

Tanah Bumbu

Bedah Buku Sosialisme Islam, PKB Tanah Bumbu Soroti Politik yang Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat

Tanah Bumbu

DPRD Tanah Bumbu Sepakati Dua Raperda Strategis, Fokus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan SDM

Tanah Bumbu

Wakil Ketua I Pimpin Paripurna Dua Raperda Inisiatif DPRD Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu Setujui Dua Raperda, Fokus Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan SDM

Tanah Bumbu

Jurnalis Tanah Bumbu Hadiri HUT ke-27 dan Rakernas IPJI 2026 di Jakarta