BATULICIN –PeloporNews Kalimantan –
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 secara transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Senin (3/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin,Am.S.Ag.MA dan dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif. Hadir pula para anggota DPRD, pimpinan SKPD, serta perwakilan instansi terkait.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas kritik, saran, dan rekomendasi yang dianggap sangat konstruktif untuk penyempurnaan RAPBD 2026.
Sejalan dengan Pandangan Fraksi DPRD
Fraksi PAN menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebutuhan publik dan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah menyatakan sejalan dengan pandangan tersebut dan memastikan proses penyusunan anggaran dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi dorongan Fraksi NasDem Sejahtera terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah menjelaskan sejumlah strategi, antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem keuangan daerah, serta pengembangan sumber pendapatan baru untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menjelaskan bahwa penurunan anggaran dari Rp3,5 triliun menjadi Rp2,75 triliun merupakan dampak dari berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah memastikan rasionalisasi anggaran dilakukan secara hati-hati agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Belanja modal akan difokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Eryanto Rais.
Menanggapi Fraksi Gerindra, pemerintah menegaskan akan memperkuat pengawasan internal dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah, penerapan monitoring berbasis kinerja, evaluasi rutin, serta penerapan sistem reward and punishment bagi OPD.
Sementara itu, untuk menanggapi masukan Fraksi PKB, Pemkab Tanah Bumbu memaparkan sejumlah program strategis yang telah diakomodasi dalam RAPBD 2026, di antaranya:
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat – Rp1,57 miliar
Penanganan Kerawanan Pangan – Rp40,21 juta
Pengawasan Keamanan Pangan – Rp127,32 juta
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian – Rp2,42 miliar
Sarana Pertanian – Rp6,44 miliar
Pengelolaan Perikanan Tangkap – Rp732,30 juta
Pengelolaan Perikanan Budidaya – Rp7,12 miliar
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, energi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Tanah Bumbu.
Klarifikasi Terkait Penyesuaian Anggaran
Terkait pandangan Fraksi Golkar, pemerintah mengklarifikasi bahwa terjadi penurunan, bukan kenaikan anggaran. Jika pada KUA-PPAS 2026 nilai anggaran disepakati sebesar Rp3,5 triliun, maka dalam RAPBD murni tercatat sebesar Rp2,7 triliun. Penyesuaian ini merupakan hasil revisi proyeksi pendapatan daerah akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah Pastikan RAPBD 2026 Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
Menutup penyampaiannya, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD agar pelaksanaan APBD berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Tanah Bumbu,” ujar Eryanto Rais.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Tanah Bumbu yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui tata kelola keuangan daerah yang bersih dan transparan.”(Team)
