TANAH BUMBU —Pelopornewskalimantan.com -10 Agustus 2026 – Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalur alternatif Banjarbaru–Batulicin mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Dewan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi untuk mengevaluasi kondisi keselamatan jalan sekaligus mendorong langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang.
Rapat tersebut membahas sedikitnya 13 insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur alternatif Banjarbaru–Batulicin, termasuk kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan.
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Asdar, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Di antaranya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Satlantas Polres Tanah Bumbu, Polsek dan Koramil Mantewe, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam rapat, kondisi sejumlah titik rawan menjadi perhatian, khususnya lokasi yang memiliki keterbatasan jarak pandang, tikungan tajam, serta turunan yang dinilai membutuhkan peningkatan fasilitas keselamatan jalan.
Dorong Penanganan Cepat
Sebagai langkah jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan sepakat mendorong pemasangan sejumlah fasilitas keselamatan jalan di titik-titik rawan.
Fasilitas tersebut meliputi rambu batas kecepatan, pita penggaduh (rumble strip), dan cermin tikungan. Pemasangan fasilitas ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan.
Selain penanganan sementara, DPRD juga mendorong adanya solusi jangka panjang melalui peningkatan kondisi fisik jalan dan rekayasa kontur tanah, terutama pada kawasan yang memiliki blind spot, tikungan tajam, dan turunan.
Upaya tersebut dinilai penting agar penanganan keselamatan jalan tidak hanya berfokus pada pemasangan rambu atau perlengkapan jalan, tetapi juga menyentuh aspek kondisi fisik dan geometrik jalan.
DPRD Minta Anggaran Dikawal
Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Makhruri, turut mendorong agar peningkatan fasilitas keselamatan jalan mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran.
Menurutnya, kebutuhan peningkatan keselamatan jalan perlu dikawal melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) sehingga langkah penanganan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk merespons persoalan keselamatan di jalur alternatif Banjarbaru–Batulicin.
Dengan adanya langkah jangka pendek dan rencana penanganan jangka panjang, diharapkan titik-titik rawan kecelakaan di jalur tersebut dapat ditangani secara bertahap dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jalan.”(Nata/Team)
