TANAH BUMBU –PeloporNewskalimantan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja gabungan komisi untuk membahas persoalan banjir yang berulang di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Senin (2/3/2026). Rapat berlangsung di Aula DPRD Tanah Bumbu dan melibatkan sejumlah instansi teknis terkait.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III, I Wayan Sudarma. Ia menegaskan, pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Desa Sarigadung yang selama ini terdampak banjir saat hujan deras dengan durasi panjang.
“Rapat ini kami gelar untuk mencari solusi bersama agar permasalahan banjir yang berulang di Desa Sarigadung bisa ditangani secara serius dan berkelanjutan,” ujar Wayan dalam forum tersebut.
Rapat kerja menghadirkan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Satpol PP dan Damkar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Camat Simpang Empat, serta Kepala Desa Sarigadung.
Dalam pembahasan, DPRD meminta Camat Simpang Empat melakukan evaluasi ulang terhadap perizinan bangunan dan dampak lingkungannya, khususnya di wilayah yang masuk kategori rawan banjir. Penataan ruang dan pengawasan izin dinilai menjadi faktor penting dalam pengendalian banjir jangka panjang.
DPRD juga mendorong Satpol PP menegakkan peraturan daerah terkait pemanfaatan lahan, terutama apabila ditemukan pelanggaran di kawasan sempadan sungai.
Kepala Desa Sarigadung, H. Kaspul Anwar, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa banjir yang terjadi di wilayahnya dipicu oleh penyempitan aliran sungai. Selain itu, tumpukan sampah di badan sungai menyebabkan aliran air tersumbat dan meluap hingga ke permukiman warga.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Dinas PUPR Tanah Bumbu menyampaikan telah melakukan kajian pengendalian banjir bersama Universitas Lambung Mangkurat. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pemasangan plang larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai.
Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyatakan akan lebih selektif dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan, terutama di wilayah yang teridentifikasi rawan banjir.
Satpol PP juga memastikan komitmennya untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan pembangunan di sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Khollil Al Aydrus, menegaskan bahwa perhatian DPRD tidak hanya terfokus pada Desa Sarigadung, tetapi juga seluruh wilayah Kecamatan Simpang Empat yang memiliki titik-titik rawan genangan.
“Kami tidak ingin penanganan banjir ini bersifat parsial. Setiap hujan deras dengan durasi panjang, selalu ada titik yang terendam. Ini harus ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi,” tegasnya.
Melalui rapat gabungan lintas sektor ini, DPRD Tanah Bumbu berharap penanganan banjir dapat dirancang secara lebih terencana, berbasis kajian teknis, serta didukung pengawasan tata ruang yang konsisten, sehingga dampak banjir terhadap masyarakat dapat diminimalkan di masa mendatang.”(Nata)
