Tanah Bumbu – peloporNews Kalimantan -Upaya percepatan penanggulangan HIV di Kabupaten Tanah Bumbu kembali mendapat dorongan kuat melalui Rapat Koordinasi dan Advokasi Tim Percepatan Penanggulangan HIV yang digelar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (19/11/2025) di Hotel Lotusa, Simpang Empat.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan target Ending AIDS 2030.
Rapat dibuka oleh Staf Ahli Bupati, H. Haeruddin, mewakili Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, A.Md.T., S.H., M.M. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran forkopimda, kepala dinas, camat, fasilitas kesehatan, organisasi keagamaan, hingga lembaga sosial. Para peserta menerima paparan terkait situasi terkini HIV, arah kebijakan pemerintah daerah, serta tatalaksana pengobatan ODHA yang disampaikan dr. M. Ridho, Sp.D.
Peran Kolektif Jadi Kunci
Salah satu sorotan utama dalam forum tersebut datang dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanah Bumbu, KH. Hamzah, S.E., M.A. Ia menegaskan bahwa HIV bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan dukungan lintas sektor.
“BAZNAS memandang persoalan HIV sebagai masalah kemanusiaan yang harus ditangani secara kolektif. Percepatan penanggulangan ini memerlukan gerakan bersama seluruh instansi, termasuk lembaga keagamaan dan sosial,” ujarnya.
Hamzah menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Selain edukasi, ia menilai pendampingan moral dan pemberdayaan sosial memiliki peran besar dalam mengurangi stigma serta memastikan ODHA memperoleh dukungan yang layak.
“Kita harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, tidak terjebak stigma, dan dapat mengakses layanan dengan mudah. Saat semua sektor bergerak serempak, dampaknya akan jauh lebih signifikan,” tambahnya.
BAZNAS Tanah Bumbu selama ini dikenal aktif menjalankan program sosial dan kemanusiaan. Melalui kehadirannya dalam forum ini, BAZNAS menegaskan kembali komitmennya untuk terlibat dalam isu kesehatan masyarakat, termasuk penanggulangan HIV yang membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.
Rapat koordinasi kemudian berlanjut dengan pembahasan penguatan data, perbaikan alur layanan, serta strategi integrasi peran pemerintah dengan para mitra daerah. Pada sesi akhir, peserta menyusun sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan program HIV pada tahun 2025–2026.
Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini diharapkan semakin memperkokoh kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lembaga sosial. Dengan gerakan bersama yang lebih terarah, Tanah Bumbu optimistis dapat mempercepat upaya memutus mata rantai penularan HIV.”(Nata/Team)
