Home / Pemerintahan

Senin, 22 Januari 2024 - 17:57 WIB

DPRD Setujui Anggaran Pendampingan Kesehatan untuk Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2024

Kotabaru-Pelopor News Kalimantan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru memberikan persetujuan terhadap anggaran pendampingan kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru untuk tahun anggaran 2024. Anggaran ini, yang difokuskan pada masyarakat yang belum tercakup oleh BPJS Kesehatan, bertujuan memberikan dukungan kesehatan dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.

Bantuan kesehatan ini, terutama untuk masyarakat kurang mampu, dapat diperoleh melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disetujui oleh kepala desa dan camat. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPRD dan RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Husada) Kabupaten Tanah Bumbu menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan harapan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif dapat menjaga kesehatan mereka.(17/1/2024)

Baca Juga :  Pemkab Tanbu Ikuti Rakoor Pengendalian Inflasi 2023: Alokasi Insentif Fiskal Capai Rp 1 Triliun

Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Camat Kelumpang Barat (Bagian Kesra) yang dipegang oleh Pelaksana Kesra LH Abdul Majid. Keputusan ini mencerminkan komitmen DPRD Kotabaru dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkesinambungan. (Team)

Baca Juga :  Wabub Tanah Bumbu dan Ratusan Wakil Kepala Daerah Se-Indonesia Ikuti Pembekalan Strategis di Akmil

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Menteri ATR/BPN Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigran di Kotabaru, Tim Gabungan Lintas Kementerian Turun ke Lapangan

Pemerintahan

Pemkab Kotabaru Gandeng LAN RI, Perkuat Kualitas ASN dan Pelayanan Publik

Pemerintahan

Lokasi Pasar Ramadan Resmi Dialihkan, UMKM Ramadan Fest 2026 Dipusatkan di Siring Laut

Pemerintahan

Sekda Kotabaru Eka Syafrudin Serap Aspirasi Warga Pulau Sembilan Lewat Musrenbang Kecamatan

Pemerintahan

DPMD Kotabaru Cetak Rapor Hijau: Dana Desa Cair 100 Persen, Birokrasi Dipangkas Mulai 2026

Pemerintahan

Meski Anggaran Dipangkas, Pemkab Kotabaru Pastikan Layanan Publik, Kesiapsiagaan Bencana, dan Beasiswa Keagamaan Tetap Jalan

Pemerintahan

Bupati Kotabaru Lantik dan Rotasi Pejabat, Perkuat Birokrasi hingga Pelayanan Kesehatan

Pemerintahan

Tim BPK RI Melaksanakan Entry Meeting Audit LKPD 2025. Sekda Minta SKPD Dukung Pemeriksaan