Home / Hukum dan Kriminal

Sabtu, 21 November 2026 - 13:07 WIB

DIDUGA SARAT KEJANGGALAN, PROYEK RENOVASI ALUN-ALUN KOTA SERANG SENILAI Rp 48,2 MILIAR DIMINTA DIAUDIT MENYELURUH: JIKA TERBUKTI ADA PENYIMPANGAN, TANGKAP OKNUM YANG TERLIBAT

SERANG – Pelopornewskalimantan.com- – “Pekerjaan renovasi Taman Alun-Alun Kota Serang, Banten, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang sebesar Rp 48.277.815.000,00, menuai kritik tajam. Kritik tersebut muncul setelah awak media menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pada Jumat, 20 November 2026 awak media melakukan konfirmasi langsung di lokasi pekerjaan. Konfirmasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang dan Reza, perwakilan dari perusahaan PT AJK yang disebut sebagai pemenang tender pekerjaan tersebut.

Pertama, terkait keterlambatan pembayaran upah pekerja,
Saat dikonfirmasi mengenai keterlambatan pembayaran, pihak PT AJK melalui Reza menyampaikan bahwa kelalaian pembayaran tersebut berasal dari pihak mandor yang disebut berinisial Iyan.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: siapakah pihak yang paling bertanggung jawab secara hukum atas pembayaran upah pekerja dalam proyek pemerintah? Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanggung jawab tersebut berada pada perusahaan pemenang tender, bukan pada mandor.

Saat ditanya oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Wartawan Indonesia (DPD GWI), Iswandi, mengenai status karyawan PT AJK, Reza menjawab bahwa karyawan PT AJK hanya berjumlah 8 (delapan) orang yang merupakan staf kantor. Sementara itu, pekerja di lapangan direkrut dari pihak Iyan selaku mandor.Reza juga mengakui dari PT Ajk sekaligus konsultan pengawas.

Fakta tersebut patut dipertanyakan. Proyek bernilai puluhan miliar Rupiah diduga tidak dikerjakan oleh tenaga kerja inti perusahaan, melainkan oleh buruh harian lepas yang direkrut melalui perantara mandor.

Terkait sistem pengupahan dan perlindungan pekerja, Berdasarkan keterangan pekerja bernama Udin, yang dibenarkan oleh Reza, sistem pengupahan di lapangan adalah sebagai berikut:
Tukang: Rp150.000,00 per hari
Kernek tukang: Rp120.000,00 per hari, jika ada Lembur: Rp20.000,00 per jam
Sistem pembayaran: setiap 2 (dua) minggu sekali

Lebih lanjut, pembayaran dilakukan secara tunai tanpa slip gaji. Pekerja hanya difasilitasi sepatu karet, helm, dan alat pelindung diri. Terkait dengan jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja, pekerja menyampaikan bahwa jaminan tersebut tidak ada.

Kondisi tersebut diduga tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Baca Juga :  MIRIS ! HANYA INGIN MENJENGUK ANAK, RAHMAWATI DIDUGA DIANCAM PARANG MANTAN SUAMI! Pelayanan Polisi Ikut Disorot!

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan pemenang tender wajib memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat, memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan upah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan pengakuan pekerja, mereka telah berhenti karena upah tidak dibayarkan. Dan pihak PT AJK Telah mencari pekerja lain Berdasarkan pengakuan Reza, pekerja yang belum dibayarkan upahnya bervariasi, mulai dari 10 (sepuluh) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari

Kepala Bidang PUPR Kota Serang menyatakan akan melakukan evaluasi kembali. Pihak perusahaan juga menyatakan akan segera membayar upah pekerja secepatnya.

Ketua DPD GWI, Iswandi, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan pekerjaan besar yang dibiayai oleh uang negara yang bersumber APBD kota serang dari rakyat. Oleh karena itu, Kurang nya pengawasan atau faktor pengawasan yang lemah dan penggunaan buruh harian lepas dalam proyek pemerintah tidak seharusnya terjadi.

Iswandi menyatakan, ini adalah pekerjaan besar. Karyawan perusahaan hanya staf kantor, sedangkan pekerja di lapangan diambil dari buruh harian lepas. Ini adalah uang negara, uang rakyat. Pengawasan sangat minim dan tidak seharusnya mempekerjakan buruh harian lepas dalam proyek sebesar ini. Kami meminta PUPR Kota Serang Banten untuk mengevaluasi perusahaan pemenang tender dan memastikan legalitas serta pemenuhan syaratnya.”

Sehubungan dengan banyaknya kejanggalan dan temuan tersebut, Ketua Gabungan Wartawan Indonesia, Iswandi, meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pekerjaan renovasi Alun-Alun Kota Serang.

Permintaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana sebesar Rp 48.277.815.000,00* direalisasikan dengan benar, sesuai dengan spesifikasi teknis, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan tidak merugikan keuangan negara maupun hak-hak pekerja.

Baca Juga :  Terekam CCTV, Pencuri Solar dan Rokok di Kusan Hilir Ditangkap Polisi

Iswandi menegaskan:
Kami tidak menuduh adanya tindak pidana korupsi. Kami meminta audit. Apabila hasil audit menyatakan semua pekerjaan sudah benar, maka audit tersebut akan membuktikan kebenaran itu. Akan tetapi, apabila terbukti adanya indikasi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian keuangan negara, maka kami meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan menangkap oknum yang terlibat, siapa pun dia, tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan secara transparan demi rakyat Kota Serang.”

Berita ini disusun berdasarkan hasil konfirmasi langsung awak media di lapangan pada Jumat, 20 November 2026, yang dihadiri oleh Kepala Bidang PUPR Kota Serang, perwakilan PT AJK, pekerja lapangan, Beberapa pimpinan media dan Ketua DPD GWI.

Seluruh keterangan dalam berita ini merupakan pernyataan narasumber sebagaimana disampaikan di lapangan dan masih memerlukan verifikasi dokumen resmi dari PUPR Kota Serang, PT AJK, dan instansi terkait.

Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Redaksi memberikan ruang hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi seluas-luasnya selama 2 x 24 jam kepada PUPR Kota Serang, PT AJK, dan pihak terkait lainnya, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Redaksi tidak dalam posisi menghakimi, melainkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam penggunaan APBD Kota Serang.

Kepada Yth:
KPK RI – BPK RI – Kejaksaan Agung RI
Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi Banten

Mohon Audit Menyeluruh Proyek Renovasi Alun-Alun Kota Serang
Nilai: Rp 48.277.815.000,- (APBD Kota Serang)

Temuan Lapangan 20 November 2026:
Karyawan PT AJK hanya 8 orang staf kantor
Pekerja lapangan dari mandor, status harian lepas
Tukang Rp 150.000/hari, Kernek Rp 120.000/hari, Lembur Rp 20.000/jam
Pembayaran tunai tanpa slip gaji
Tanpa BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja
Pekerja 10-21 hari tidak dibayar, pekerja Di rugikan

Kami meminta audit menyeluruh. Jika terbukti ada indikasi penyimpangan dan kerugian negara, tangkap oknum yang terlibat.”(Tim)

Share :

Baca Juga

Hukum dan Kriminal

MIRIS ! HANYA INGIN MENJENGUK ANAK, RAHMAWATI DIDUGA DIANCAM PARANG MANTAN SUAMI! Pelayanan Polisi Ikut Disorot!

Hukum dan Kriminal

SAAT BBM KRITIS “TANPA DOKUMEN, DUGAAN PENYIMPANGAN BBM KE 20 JERIGEN DI SPBU 64.735.04 KAPUAS”

Hukum dan Kriminal

Wartawan Dianiaya Saat Liputan Dugaan Mafia LPG Bersubsidi, Organisasi Pers Kalsel Desak Propam Polri Turun Tangan Tindak Tegas “Jika Dibiarkan, Kepercayaan Publik pada Polri Bisa Runtuh”

Hukum dan Kriminal

Sat Reskrim Polres Tanah Bumbu Ungkap Tiga Pelaku Pembunuhan di Kusan Hulu Ditangkap, Polisi Ungkap Kronologi Lengkap Kasus

Hukum dan Kriminal

Geger Sabu Hampir 37 Gram di Simpang Empat! Pria 56 Tahun Diciduk Polisi Saat Diduga Siap Edarkan Barang Haram

Hukum dan Kriminal

Kejam! Suami Aniaya Istri Hingga luka dan lebam di tubuh

Hukum dan Kriminal

Mahasiswa 22 Tahun Ditangkap Saat Bawa Sabu Tersembunyi dalam Snack: Sebuah Peringatan bagi Generasi Muda

Hukum dan Kriminal

Motor Hilang saat Memancing , Pelaku Pencurian Berhasil Ditangkap