JAKARTA – Pelopornewskalimantan.com-Gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi dinyatakan gugur. Namun, putusan tersebut justru dimaknai sebagai kemenangan oleh pihak penggugat.
Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana, menilai gugurnya gugatan bukan berarti pihaknya kalah. Menurut dia, perkara tersebut kehilangan objek sengketa setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan keputusan kementerian terkait yang mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
“Karena perkara sudah selesai, meskipun gugatan gugur, itu sejatinya penggugat menang,” ujar Denny dalam konferensi pers seusai pembacaan putusan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT, Kamis (12/11/2026).
Denny menjelaskan, gugatan yang diajukan Mercy Sihombing tersebut kehilangan objek sengketa setelah MA mengeluarkan putusan kasasi dan kementerian terkait menerbitkan keputusan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Ia mengungkapkan, pihaknya sebenarnya telah meminta agar gugatan dicabut sejak sekitar dua minggu sebelum putusan dibacakan. Namun, permintaan tersebut saat itu belum diterima.
Perkembangan perkara kemudian berubah setelah adanya putusan MA dan surat resmi dari kementerian yang menyatakan bahwa objek sengketa telah dicabut.
“Objek gugatan sudah hilang, sudah tidak ada. Karena dengan keputusan Mahkamah Agung, objek gugatan dinyatakan batal dan memerintahkan pencabutan. Kementerian sudah bersurat bahwa objek gugatan memang sudah dicabut oleh Dirjen,” kata Denny.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat gugatan tidak lagi memiliki objek untuk dipersengketakan sehingga pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan.
Denny Soroti Putusan PTUN yang Disebut Final
Selain persoalan hilangnya objek sengketa, Denny juga menyoroti pertimbangan majelis hakim terkait tidak tersedianya upaya hukum terhadap putusan tersebut.
Ia menilai ketentuan itu menjadi salah satu poin penting dalam putusan yang dibacakan majelis hakim PTUN Jakarta.
“Tidak dapat diajukan upaya hukum. Jadi ini sudah keputusan yang majelis tadi sampaikan juga final and binding,” ujarnya.
Denny kemudian menyampaikan pandangannya mengenai konsekuensi hukum dari putusan tersebut. Ia berpendapat tidak ada lagi forum hukum yang dapat digunakan untuk mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran melalui perkara yang sedang berlangsung itu.
“Sekarang tidak ada lagi forum hukum yang bisa dijadikan pintu masuk oleh Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk menyatakan beliau memenuhi syarat pendidikan,” ungkapnya.
Persoalan Pendidikan Gibran Dinilai Lebih dari Sekadar Sengketa Administrasi
Denny menjelaskan, gugatan tersebut diajukan sebelum munculnya perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA. Setelah adanya sejumlah putusan tersebut, pihaknya melakukan diskusi dan sepakat meminta agar perkara tidak diteruskan.
Ia juga menyinggung perkembangan politik selanjutnya yang menurutnya menjadi ranah lembaga perwakilan rakyat, termasuk DPR dan MPR. Denny menyebut dinamika tersebut perlu ditempatkan dalam koridor demokrasi dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.
Baginya, persoalan dokumen pendidikan Gibran bukan semata-mata menyangkut administrasi pemerintahan, melainkan juga berkaitan dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta penegakan negara hukum.
Sementara itu, dalam persidangan di PTUN Jakarta pada Kamis (12/11/2026), majelis hakim menyatakan gugatan penggugat gugur. Majelis juga menetapkan biaya perkara sebesar Rp457.000 yang dibebankan kepada pihak penggugat.
Dengan putusan tersebut, perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dinyatakan berakhir di PTUN Jakarta.”(Tim)
