TANAH BUMBU –Pelopornewskalimantan- Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang beredar menjelang 1 April 2026 memicu kepanikan di tengah masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Dampaknya terlihat dari antrean panjang di sejumlah SPBU hingga sulitnya mendapatkan BBM dari penjual eceran di beberapa wilayah.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, menilai kondisi tersebut perlu segera disikapi karena berpotensi mengganggu distribusi BBM serta aktivitas ekonomi masyarakat.
“Isu yang beredar mengenai kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, telah memicu kepanikan. Hal ini terlihat dari antrean panjang di SPBU dan adanya potensi penimbunan di sejumlah titik,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan pada malam hari untuk memastikan kondisi yang terjadi.
“Saat saya berkeliling untuk mengisi BBM jenis Pertalite, hampir semua SPBU dalam kondisi tutup. Bahkan penjual eceran pun tidak beroperasi. Ini menunjukkan dampak kepanikan sudah dirasakan di lapangan,” katanya.
Namun demikian, Andi Asdar menegaskan bahwa berdasarkan informasi resmi dari pemerintah pusat, kabar kenaikan BBM tersebut tidak benar.
“Dari informasi resmi pemerintah pusat, baik melalui Menteri Sekretaris Negara, Kementerian ESDM, maupun pimpinan DPR, dipastikan tidak ada kenaikan harga BBM per hari ini,” tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing isu yang belum terverifikasi dan menghindari pembelian BBM secara berlebihan.
“Jika masyarakat melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun, justru akan merugikan diri sendiri karena dapat mengganggu distribusi dan memperpanjang antrean,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kepanikan dapat berdampak pada ketersediaan jenis BBM lainnya seperti solar dan dexalite, yang berpotensi merugikan pelaku usaha kecil.
DPRD Tanah Bumbu pun mendorong instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah praktik penimbunan BBM di lapangan.
“Kami meminta pengawasan diperketat agar distribusi BBM tetap berjalan normal. Informasi yang akurat dan jelas juga harus terus disampaikan kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan,” pungkasnya.”(Nata)
