GUNUNGKIDUL –Pelopornewskalimantan.com- Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Hj. Rahmawati, S.H., mendukung pemerintah tetap memberikan dukungan kepada desa wisata yang berhasil naik kelas hingga berstatus Desa Wisata Mandiri.
Menurut Srikandi Partai Gerindra ini bahwa , status mandiri tidak seharusnya membuat perhatian maupun dukungan pemerintah berkurang. Sebaliknya, desa wisata yang telah berkembang dinilai perlu diperkuat agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain.
Hal itu disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Hj. Rahmawati.
Legislator Partai Gerindra itu menilai keberhasilan desa wisata melewati tahapan Rintisan, Berkembang, Maju hingga Mandiri harus diikuti kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.
Ia mendorong adanya indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam menentukan status desa wisata. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan skema insentif bagi desa yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.
Kader dari Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo ini menegaskan dukungan tersebut tidak selalu harus diberikan dalam bentuk bantuan langsung. Pemerintah dapat memperkuat desa wisata melalui promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Rahmawati juga menerima aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan wisata Nglanggeran, salah satunya penerangan jalan.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur dasar menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi karena berkaitan langsung dengan keamanan, kenyamanan serta pengalaman wisatawan selama berkunjung.
Rahmawati memastikan aspirasi para pengelola Desa Wisata Nglanggeran akan diteruskan kepada Kementerian Pariwisata dan dikawal melalui Komisi VII DPR RI.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Rahmawati menilai Desa Wisata Nglanggeran menjadi salah satu contoh keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kehadiran desa wisata mampu menciptakan efek ekonomi yang lebih luas karena tidak hanya menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi hingga berbagai usaha masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pembangunan sektor pariwisata tetap menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi di kawasan wisata.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Hj. Rahmawati.”Bakom RI (Tim/Red)
