TANAH BUMBU – Pelopornewskalimantan- DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan monitoring penyaluran BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (8/5/2026), sebagai tindak lanjut dari rapat kerja bersama pihak Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, Organda, dan unsur pemerintah daerah sehari sebelumnya.
Monitoring dilakukan di SPBU Pagatan dan SPBU Sungai Loban dengan fokus pengawasan distribusi BBM subsidi yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Dalam monitoring tersebut, DPRD menyoroti dugaan permainan distribusi solar subsidi hingga potensi penyalahgunaan oleh pelangsir dan kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan administrasi.
Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman mengatakan peningkatan konsumsi BBM subsidi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
“Pemerintah pusat memang sudah memberikan subsidi, tetapi mengapa harga tetap naik semuanya. Sekarang ini penggunaan BBM semakin banyak, apalagi banyak digunakan untuk aktivitas tambang emas,” ujarnya.
Ia menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi perlu dilakukan secara serius, terutama terhadap dugaan permainan di tingkat operator maupun pelangsir.
“Kalau memang ada yang memberi kelonggaran, yang penting jangan berlebihan. Namun memang selama ini ada dugaan permainan dalam penyaluran solar subsidi,” katanya.
Menurutnya, DPRD juga telah memasukkan persoalan tersebut dalam pembahasan resmi bersama pihak terkait dan meminta adanya penindakan jika ditemukan pelanggaran.
“Kemarin juga sudah kami masukkan dalam pembahasan bahwa apabila operator bermain-main dengan harga minyak solar subsidi, maka akan dilakukan penindakan,” tegasnya.
Dalam monitoring itu, DPRD juga melakukan pemeriksaan terhadap distribusi BBM di SPBU menyusul adanya dugaan selisih beban operator dalam transaksi penyaluran solar subsidi.
“Karena itu dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan semuanya di sini. Ini juga menjadi teguran bagi pemilik SPBU,” ujarnya.
Selain itu, DPRD turut menyoroti kendaraan yang tidak aktif pajak namun diduga masih menikmati BBM subsidi.
“Kita semua membayar pajak, baik mobil pribadi, Fortuner, Pajero, maupun kendaraan kepala dinas semuanya bayar pajak. Sementara kendaraan bodong tidak membayar pajak, tidak hidup surat pajaknya, tetapi justru ikut menikmati subsidi,” katanya.
DPRD juga meminta penertiban terhadap pelangsir dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Intinya, kalau nanti dilakukan penertiban terhadap pelangsir, maka harus dilakukan secara perlahan dan teratur,” lanjutnya.
Turut hadir dalam monitoring di SPBU Pagatan Kusan Hilir antara lain Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, anggota Komisi I H. Irin, Camat Kusan Hilir, Polsek Kusan Hilir, Koramil Kusan Hilir, Dinas Perhubungan, serta Pengawas SPBU Pagatan Nurlang (64.721.01).
Sementara monitoring di SPBU Sungai Loban turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu H. Bobi Rahman, Ketua Komisi II H. Andi Erwin Prastya, Ketua Bapemperda Harmanuddin, Ketua Fraksi PDIP I Wayan Sudharma, H. Irin, Camat Sungai Loban, Koramil Sei Loban, Polsek Sei Loban, Dinas Perhubungan, serta Pengawas SPBU Sungai Loban Abdullah (64.721.15).
Kasubag Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu Dewi Rosana turut mendampingi kegiatan bersama staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Azis Siswanto.
Kegiatan monitoring tersebut berlangsung tanpa pelibatan wartawan di lapangan. Menurut Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Azis Siswanto, monitoring dilakukan secara mendadak sehingga media tidak sempat dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Meski demikian, media tetap membantu menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan naskah, dokumentasi, serta rekaman kegiatan yang diperoleh dari Staf Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang mengikuti seluruh rangkaian monitoring di lapangan.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak media juga berupaya meminta izin kepada pemilik maupun pengelola SPBU untuk melakukan pengambilan dokumentasi foto dan video secara langsung di lokasi monitoring. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban maupun konfirmasi resmi dari pihak pemilik SPBU terkait permohonan izin tersebut.”(Team)
