Tanah Bumbu — peloporNews Kalimantan -Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Abdul Rahim, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar berupa penerangan listrik dan akses jalan di Pulau Suwangi, Kecamatan Batulicin. Dorongan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang hingga kini masih hidup tanpa aliran listrik PLN dan infrastruktur jalan yang memadai.
Pulau Suwangi, yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Batulicin, dihuni hampir ratusan warga. Pulau ini memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata bahari. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar membuat potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Abdul Rahim menjelaskan, lambannya pembangunan di Pulau Suwangi selama ini dipengaruhi oleh persoalan perizinan. Status lahan pulau tersebut yang masih berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menjadi kendala utama pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan fisik.
“Persoalan utama pembangunan di Pulau Suwangi masih terkendala masalah perizinan,” ujar Abdul Rahim kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Akibat kondisi tersebut, masyarakat Pulau Suwangi harus hidup dalam keterbatasan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiadaan listrik membuat aktivitas warga sangat terbatas, terutama pada malam hari. Anak-anak harus belajar dengan penerangan seadanya, sementara kegiatan ekonomi masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.
Selain listrik, minimnya akses jalan juga menjadi keluhan utama warga. Kondisi tersebut menyulitkan mobilitas masyarakat serta menghambat distribusi hasil tangkapan nelayan, yang selama ini menjadi mata pencaharian utama warga Pulau Suwangi.
“Kami hanya ingin listrik dan jalan yang layak seperti daerah lain. Kami ingin merasakan keadilan pembangunan,” ujar Sarwani, salah seorang warga Pulau Suwangi.
Warga secara terbuka berharap adanya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta BKSDA, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi. Mereka menilai, pembangunan infrastruktur dasar dapat dilakukan melalui kebijakan dan solusi bersama tanpa mengabaikan aspek konservasi lingkungan.
Menurut warga, dialog dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kepentingan pelestarian alam dapat berjalan seiring dengan pemenuhan hak dasar masyarakat yang telah puluhan tahun hidup dalam keterbatasan.
“Kami percaya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan BKSDA memiliki kepedulian yang sama. Kami hanya memohon ada jalan tengah agar kami bisa menikmati listrik dan akses jalan yang layak tanpa merusak alam yang juga kami jaga,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Pulau Suwangi.
Abdul Rahim menegaskan, aspirasi masyarakat Pulau Suwangi telah berulang kali ia sampaikan dalam berbagai forum resmi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Ia berharap adanya langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor agar kendala perizinan dapat segera diselesaikan dan pembangunan tidak terus tertunda.
Ia juga menyoroti adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah kepulauan di Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya, sejumlah pulau lain seperti Pulau Burung, Pulau Kerasian, dan Pulau Mata Sirih telah menikmati layanan listrik PLN, sementara Pulau Suwangi hingga kini masih belum merasakannya.
“Pulau Suwangi memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata. Jika didukung infrastruktur yang memadai, potensi itu bisa menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rahim juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah memberikan perhatian terhadap pembangunan daerah, termasuk wilayah kepulauan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta instansi terkait seperti BKSDA dapat terus diperkuat agar persoalan perizinan segera menemukan solusi.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Harapan kita ke depan, dengan koordinasi dan kerja sama yang baik, masyarakat Pulau Suwangi bisa segera menikmati listrik dan akses jalan yang layak,” ujar Abdul Rahim.
Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus putra asli Pulau Suwangi, Abdul Rahim menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Legislator yang telah mengabdi selama empat periode sejak 2009 itu berharap adanya kepastian dan langkah nyata agar warga Pulau Suwangi tidak terus hidup dalam keterbatasan.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi tentang kesejahteraan dan masa depan masyarakat Pulau Suwangi,” pungkasnya.”(Nata)
