KOTABARU – PeloporNewskalimantan-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru menutup tahun 2025 dengan catatan kinerja yang dinilai solid dan responsif, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Sepanjang tahun, BPBD tetap sigap menangani berbagai kejadian bencana di wilayah Bumi Saijaan.
Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru, Hendra Indrayana, menegaskan bahwa indikator keberhasilan lembaganya tidak diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan dari kecepatan dan efektivitas kehadiran pemerintah saat masyarakat menghadapi kondisi darurat.
“Kami tidak mengejar serapan anggaran. Justru semakin kecil anggaran yang digunakan, itu menandakan bencana yang terjadi semakin sedikit. Di situlah letak keberhasilan sebenarnya,” ujar Hendra saat ditemui, Selasa (13/1/2026).
Selama 2025, BPBD Kotabaru aktif turun langsung ke lapangan untuk menangani berbagai kejadian bencana. Penyaluran bantuan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, sejalan dengan arahan Bupati Kotabaru yang menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai garda terdepan dalam situasi krisis.
Salah satu capaian strategis BPBD Kotabaru pada 2025 adalah rampungnya Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah pusat. Dokumen tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan mitigasi dan penanganan bencana di daerah.
Selain itu, BPBD juga memperkuat sistem penyampaian informasi kebencanaan berbasis digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien.
“Indikator utama kinerja kami adalah edukasi kebencanaan. Mengingat wilayah Kotabaru sangat luas, kami memanfaatkan media sosial dan video pendek agar pesan keselamatan dapat diterima masyarakat dengan cepat,” jelas Hendra.
Memasuki tahun 2026, BPBD Kotabaru berencana melangkah lebih jauh dengan meluncurkan sistem informasi kebencanaan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Sistem ini diharapkan mampu mempercepat penyebaran informasi serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara real time.
Di sisi lain, Program Desa Tangguh Bencana (Destana) tetap menjadi prioritas utama. Program ini bertujuan membekali masyarakat desa agar mampu mandiri dan tanggap menghadapi bencana sesuai potensi risiko di wilayah masing-masing.
“Pelatihan kami sesuaikan dengan hasil KRB. Jika suatu desa rawan banjir, maka warga kami bekali pengetahuan dan simulasi agar bisa bertindak cepat tanpa harus menunggu bantuan dari kabupaten,” ungkapnya.
Kinerja Program Destana Kotabaru bahkan mendapat pengakuan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan pada ajang Diklatpim II di Semarang. Keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan strategi HEBAT, singkatan dari Hexahelix, Edukatif, Beraksi, Antisipatif, dan Tangguh.
Strategi Hexahelix melibatkan enam unsur pemangku kepentingan, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media massa, serta kolaborasi lintas sektor.
“Kolaborasi adalah kunci. Media berperan menyebarkan informasi, dunia usaha mendukung logistik, akademisi memberikan kajian ilmiah, dan masyarakat menjadi ujung tombak di lapangan,” tambah Hendra.
Menutup keterangannya, Hendra berharap Kabupaten Kotabaru terhindar dari bencana besar pada 2026. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap tidak ada bencana besar. Namun jika itu terjadi, masyarakat sudah lebih siap. Kekuatan kita ada pada gotong royong dan kesadaran bersama,” pungkasnya.”(Nata)
