Home / Pemerintahan

Senin, 12 Januari 2026 - 17:59 WIB

Peduli Keluhan Masyarakat, DPRD Kotabaru Panggil Pihak Terkait Bahas Transportasi Udara, Laut, dan Gangguan Internet

Kotabaru –PeloporNews Kalimantan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai keluhan masyarakat dengan menggelar rapat kerja bersama mitra terkait, Senin (12/1/2026), di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, tersebut membahas sejumlah isu strategis yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, di antaranya tingginya harga tiket penerbangan, pelayanan transportasi laut, serta gangguan layanan internet di sejumlah wilayah.

Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, menegaskan bahwa rapat kerja ini merupakan bentuk respons cepat DPRD terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan.

“Kami memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat, baik transportasi udara, laut, maupun layanan internet, dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, H. Abdul Kadir, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan publik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta.

Baca Juga :  Pemkab Kotabaru Gelar Rakor Tim Pencegahan dan percepatan Penurunan Stunting :Terget Turun di Bawah 20 Persen pada 2026

“Harapan kami, hasil rapat ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal keterjangkauan transportasi dan kualitas layanan komunikasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Khairian Anshari, menjelaskan bahwa harga tiket pesawat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi mobilitas masyarakat. Ia menyebutkan, jika harga tiket dapat ditekan di bawah Rp1 juta, maka sekitar 60 hingga 65 persen masyarakat akan mampu dan berminat menggunakan transportasi udara.

“Setidaknya 60 sampai 65 persen masyarakat bisa menikmati penerbangan jika harga tiket berada di bawah Rp1 juta. Oleh karena itu, kami berharap ada dukungan dari DPRD dan pihak maskapai untuk mengupayakan kebijakan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Manajer Lion Group, Muhammad Fitryan, menyampaikan bahwa pihak maskapai pada prinsipnya siap berkoordinasi dan mendukung upaya pemerintah daerah serta DPRD, sepanjang tetap memperhatikan aspek operasional dan regulasi yang berlaku.

“Kami terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik agar layanan penerbangan ke Kotabaru tetap berjalan optimal dan dapat diakses oleh masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  DPMPTSP Kotabaru Luncurkan SPIKK Hebat: Wujudkan Daerah Ramah Investasi Menuju Kotabaru Maju dan Sejahtera"

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, mengapresiasi langkah DPRD yang tidak hanya fokus pada transportasi, tetapi juga merespons keluhan masyarakat terkait gangguan layanan internet.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Kotabaru yang telah bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat, termasuk layanan internet. Bahkan DPRD telah memanggil pihak-pihak terkait agar permasalahan ini bisa segera ditangani,” ujarnya.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotabaru H.M. Suhartono, Sekretaris Komisi II Mustakim, serta anggota DPRD Hj. Rosidah dan Junaidi, yang turut memberikan masukan dan pandangan demi perbaikan layanan publik ke depan.

Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Kotabaru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mencarikan solusi atas berbagai persoalan pelayanan publik, demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat Bumi Saijaan.”(Ril/Team)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Pemkab Kotabaru Gandeng LAN RI, Perkuat Kualitas ASN dan Pelayanan Publik

Pemerintahan

Lokasi Pasar Ramadan Resmi Dialihkan, UMKM Ramadan Fest 2026 Dipusatkan di Siring Laut

Pemerintahan

Sekda Kotabaru Eka Syafrudin Serap Aspirasi Warga Pulau Sembilan Lewat Musrenbang Kecamatan

Pemerintahan

DPMD Kotabaru Cetak Rapor Hijau: Dana Desa Cair 100 Persen, Birokrasi Dipangkas Mulai 2026

Pemerintahan

Meski Anggaran Dipangkas, Pemkab Kotabaru Pastikan Layanan Publik, Kesiapsiagaan Bencana, dan Beasiswa Keagamaan Tetap Jalan

Pemerintahan

Bupati Kotabaru Lantik dan Rotasi Pejabat, Perkuat Birokrasi hingga Pelayanan Kesehatan

Pemerintahan

Tim BPK RI Melaksanakan Entry Meeting Audit LKPD 2025. Sekda Minta SKPD Dukung Pemeriksaan

Pemerintahan

Dishub Kotabaru Tegaskan Parkir Resmi Wajib Ber-SK Bupati, Parkir Liar Jadi Sorotan