SERANG – Pelopornewskalimantan.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak kembali menjadi sorotan. Kali ini, keluhan datang dari sejumlah orang tua murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Hidayah Cipanas, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.
Sejumlah orang tua mengaku kecewa setelah anak-anak mereka dilaporkan menangis dan menolak menyantap menu MBG yang dibagikan. Makanan berupa singkong yang disebut sebagai “singkong ala Thailand” tersebut dinilai kurang sesuai dengan selera anak-anak usia dini.
Tak hanya persoalan menu, hasil penelusuran tim investigasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan ID XY71TNEO, yang dikelola Yayasan Nalanda Artaha Ananda, juga memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Mulai dari tata kelola fasilitas, keberadaan kantor pengelola, kelengkapan dokumen pemasok, hingga kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Temuan dan keluhan tersebut mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, serta instansi terkait.
Keluhan bermula ketika sejumlah ibu yang mengantarkan anak-anaknya ke PAUD Al Hidayah Cipanas menyampaikan protes terhadap menu MBG yang diterima pada awal November 2026.
Menurut keterangan orang tua, beberapa anak berusia sekitar 3–5 tahun tidak bersedia memakan makanan tersebut. Bahkan, sejumlah anak dilaporkan menangis ketika diberikan menu berbahan dasar singkong.
“Kita sangat menyayangkan isi MBG yang tak ada rasa dan isinya tak sesuai. Anak kita juga pada tidak mau makan singkong yang dibawa pihak MBG,” ungkap salah seorang ibu kepada awak media.
Keluhan tersebut menjadi perhatian karena program MBG diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, termasuk anak usia dini.
Persoalannya bukan semata-mata apakah makanan menggunakan nasi atau singkong. Namun, apakah komposisi menu, kandungan gizi, tekstur, cita rasa, porsi, serta cara penyajiannya sudah mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan makan anak usia PAUD?
Orang tua berharap penyedia makanan tidak hanya memenuhi aspek distribusi, tetapi juga memastikan makanan benar-benar layak, aman, dan dapat dikonsumsi oleh anak-anak.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Iswandi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) bersama tim media melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung ke SPPG XY71TNEO Yayasan Nalanda Artaha Ananda pada 10 November 2026.
Saat tim tiba sekitar pukul 12.10 WIB, Kepala SPPG belum berada di lokasi. Tim kemudian bertemu dengan Mita Fitriani yang diperkenalkan sebagai akuntan SPPG.
Dalam sesi konfirmasi mengenai penggantian menu nasi dengan singkong, Mita membenarkan bahwa makanan yang dipermasalahkan merupakan menu singkong ala Thailand.
Menurut keterangannya, dari sekitar 23 sekolah penerima manfaat yang dilayani, sebanyak 15 hingga 17 sekolah disebut menyukai menu tersebut.
Ketika ditanya mengenai dasar penyusunan menu dan keterlibatan pihak ahli gizi, Mita menyampaikan bahwa menu tersebut merupakan ide dari pihaknya.
“Di sini menu saya yang buat, itu adalah ide-ide kami, Pak,” ujar Mita Fitriani dalam sesi konfirmasi.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyusunan menu, keterlibatan tenaga ahli gizi, serta proses persetujuan dan pengawasan menu yang diberikan kepada anak-anak usia dini.
Namun demikian, keterangan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada ahli gizi yang bertanggung jawab atas penyusunan menu SPPG.
Dalam sesi wawancara, Mita juga menyampaikan pernyataan yang cukup keras ketika tim mempertanyakan sejumlah aspek operasional SPPG.
“Jika menurut Bapak tidak sesuai, silakan diberitakan. Saya juga tidak takut diberitakan. Wartawan juga banyak saya kenal, Bapak cuma ada tiga media, saya 17 media. Terkait rekaman konfirmasi kita juga sama merekam, jadi silakan saja,” ujar Mita kepada tim investigasi.
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari proses konfirmasi di lapangan.
Bagi tim investigasi, substansi persoalan yang perlu dijawab bukan mengenai jumlah media yang dikenal masing-masing pihak, melainkan transparansi pengelolaan SPPG, kepatuhan terhadap ketentuan operasional, serta jaminan mutu makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Tim investigasi juga mempertanyakan jumlah pemasok atau supplier yang bekerja sama dengan SPPG XY71TNEO, termasuk legalitas usaha masing-masing pemasok.
Mita Fitriani menyebut terdapat sekitar enam hingga tujuh supplier.
Namun, ketika tim meminta diperlihatkan dokumen pendukung terkait legalitas pemasok, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen tersebut belum dapat diperlihatkan kepada tim pada saat konfirmasi berlangsung.
Kondisi ini tidak serta-merta membuktikan bahwa pemasok tidak memiliki legalitas. Akan tetapi, keterbukaan dokumen pemasok menjadi salah satu aspek yang patut diperiksa oleh pihak berwenang demi menjamin transparansi rantai pasok bahan pangan program MBG.
BGN dan instansi terkait perlu memastikan bahwa seluruh pemasok memenuhi persyaratan administrasi, keamanan pangan, dan ketentuan kerja sama yang berlaku.
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian tim investigasi adalah kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lingkungan SPPG.
Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, fasilitas IPAL diduga mengalami kerusakan. Tim juga menemukan adanya aliran air kotor menuju area kebun produktif di sekitar lokasi.
Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai pengelolaan limbah operasional dapur MBG dan potensi dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Apabila benar IPAL tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah air limbah telah melalui proses pengolahan sesuai ketentuan sebelum dialirkan ke lingkungan.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menyisakan persoalan lingkungan bagi warga sekitar.
Selain menu dan IPAL, tim investigasi juga menyoroti tata letak fasilitas operasional SPPG XY71TNEO.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, area dapur berada di bagian bawah, sementara ruangan yang disebut sebagai kantor atau tempat istirahat pengelola berada di lokasi berbeda dalam bangunan yang dikontrakkan.
Tim juga mempertanyakan keberadaan ruang kerja Kepala SPPG dan akuntan serta bagaimana sistem pengawasan operasional dilakukan setiap hari.
Persoalan ini perlu diperiksa berdasarkan dokumen desain teknis, persyaratan bangunan, serta standar operasional SPPG yang berlaku.
Sebab, fasilitas dapur MBG bukan sekadar tempat memasak dan mengemas makanan. Di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang harus diawasi, mulai dari penerimaan bahan pangan, penyimpanan, pencucian, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.
Pemisahan area dan pengaturan ruang harus menjamin kebersihan serta mencegah terjadinya kontaminasi silang.
Tim juga memperoleh informasi bahwa Kepala SPPG disebut mengontrak tempat tinggal di luar lokasi dapur.
Informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi langsung kepada Kepala SPPG dan BGN, termasuk mengenai kewajiban kehadiran, jam kerja, serta mekanisme pengawasan yang berlaku.
Dalam sesi wawancara, ketika sejumlah persoalan fasilitas dipertanyakan, Mita menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan persoalan kecil.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat pentingnya klarifikasi resmi dari pengelola maupun pihak BGN mengenai standar fasilitas dan pengawasan SPPG XY71TNEO.
BGN HARUS PERIKSA STANDAR GIZI DAN KEAMANAN PANGAN
Keluhan anak-anak PAUD yang menolak makanan tidak boleh dianggap sepele.
Dalam penyelenggaraan MBG, penyusunan menu semestinya mempertimbangkan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok usia, komposisi makanan, kecukupan energi dan protein, variasi bahan pangan, serta keamanan pangan.
Penggunaan singkong sebagai sumber karbohidrat tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, penggantian bahan pangan tetap harus memperhatikan perhitungan gizi, tekstur, porsi, cara pengolahan, serta kesesuaian dengan kemampuan konsumsi anak usia dini.
Jika makanan yang dibagikan berulang kali tidak dikonsumsi penerima manfaat, evaluasi menu menjadi sangat penting.
Ahli gizi yang bertanggung jawab perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penyusunan menu singkong ala Thailand tersebut, termasuk kandungan gizi dan kesesuaiannya untuk anak usia 3–5 tahun.
Dinas Kesehatan juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap higiene sanitasi dapur, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, kesehatan penjamah makanan, serta kelayakan IPAL.
Berdasarkan pengaduan orang tua dan hasil penelusuran lapangan, terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan pemeriksaan dan klarifikasi resmi.
Pertama, apakah menu singkong ala Thailand telah disusun berdasarkan perhitungan ahli gizi dan sesuai kebutuhan anak PAUD?
Kedua, apakah fasilitas bangunan, tata letak ruangan, serta lokasi kerja pengelola telah memenuhi persyaratan teknis SPPG yang berlaku?
Ketiga, apakah seluruh supplier memiliki dokumen legalitas dan memenuhi persyaratan keamanan pangan?
Keempat, apakah IPAL berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan?
Kelima, bagaimana sistem pengawasan Kepala SPPG terhadap seluruh proses produksi dan distribusi makanan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan objektif, bukan sekadar penjelasan lisan.
Atas berbagai pengaduan dan temuan tersebut, tim investigasi mendorong sejumlah instansi terkait untuk segera mengambil langkah sesuai kewenangannya.
1. Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat dan Koordinator Wilayah BGN Provinsi Banten
Diminta melakukan inspeksi dan audit menyeluruh terhadap SPPG XY71TNEO Yayasan Nalanda Artaha Ananda di Kecamatan Mancak.
Pemeriksaan diharapkan mencakup standar fasilitas, tata kelola operasional, pengawasan Kepala SPPG, keterlibatan ahli gizi, serta kesesuaian menu dengan ketentuan program MBG.
Jika ditemukan pelanggaran, BGN diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembinaan, perbaikan, penghentian sementara, atau sanksi lainnya apabila memenuhi dasar hukum.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan Puskesmas Mancak
Diminta memeriksa kelayakan higiene sanitasi dapur, kondisi IPAL, dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kesehatan penjamah makanan, serta keamanan makanan yang didistribusikan.
Pemeriksaan sampel makanan dan air limbah juga perlu dipertimbangkan apabila diperlukan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang
Diminta melakukan pemeriksaan teknis terhadap dugaan kerusakan IPAL dan aliran air limbah menuju area kebun produktif warga.
Apabila ditemukan pencemaran, penanganan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan Koordinator Wilayah Pendidikan Mancak
Diminta menindaklanjuti keluhan orang tua PAUD Al Hidayah Cipanas serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi kesesuaian menu MBG bagi anak usia dini.
5. Yayasan Nalanda Artaha Ananda dan Pengelola SPPG XY71TNEO
Diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai penyusunan menu, legalitas supplier, kondisi IPAL, standar fasilitas bangunan, serta mekanisme pengawasan operasional.
Pengelola juga diharapkan segera mengevaluasi menu berdasarkan masukan orang tua dan rekomendasi tenaga ahli gizi.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat.
Karena itu, kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, pengelolaan limbah, dan transparansi pengelolaan tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele.
Anak-anak bukan objek formalitas pembagian makanan. Mereka adalah penerima manfaat yang harus mendapatkan makanan sesuai kebutuhan gizi, aman dikonsumsi, dan layak disajikan.
Jika terdapat keluhan, pengelola wajib memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, instansi berwenang harus memeriksa dan menindaklanjutinya secara objektif.
Masyarakat tentu berharap program MBG benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menyisakan persoalan yang harus ditanggung anak-anak, orang tua, maupun lingkungan sekitar.
Hingga berita ini diterbitkan, tim telah melakukan konfirmasi kepada Mita Fitriani yang ditemui di lokasi SPPG XY71TNEO.
Namun, klarifikasi langsung dari Kepala SPPG, pimpinan Yayasan Nalanda Artaha Ananda, BGN Pusat, Koordinator Wilayah BGN Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Redaksi Kopitv.id membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Setiap informasi tambahan, bantahan, maupun dokumen pendukung yang disampaikan pihak terkait akan menjadi bagian dari proses verifikasi dan dapat dimuat sesuai mekanisme pemberitaan yang berlaku.”
(TIM INVESTIGASI )
