BATULICIN –PeloporNews Kalimantan -Kebakaran yang melanda Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wonorejo di Desa Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu, pada Selasa (30/9/2025) malam, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan DPRD setempat.
Musibah yang terjadi sekitar pukul 19.30 Wita itu menghanguskan tiga ruang kelas dan satu gudang penyimpanan peralatan sekolah. Warga menilai penanganan kebakaran berjalan lambat karena jarak posko pemadam kebakaran (Damkar) terdekat cukup jauh dari lokasi kejadian.
Sebagai bentuk tanggapan cepat, DPRD Tanah Bumbu bersama Satpol PP dan Damkar langsung menyepakati langkah strategis berupa pergeseran satu unit armada Damkar ke Kecamatan Kusan Hulu. Keputusan ini diambil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Tanah Bumbu pada Jumat (3/10/2025).
Rapat DPRD Bahas Pemerataan Posko Damkar
Rapat gabungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Makhruri, dan dihadiri sejumlah anggota dewan, serta perwakilan dari Dinas Satpol PP dan Damkar.
Dalam rapat itu, Kabid Damkar, Siti Aisyah, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penanganan insiden kebakaran. Ia menjelaskan bahwa Kusan Hulu memang belum memiliki posko Damkar, sehingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama bagi armada dari kecamatan lain.
“Sejak November 2024 kami sudah mengajukan hibah tanah untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun, baru dua kecamatan yang menyetujui, yakni Teluk Kepayang dan Kuranji. Melalui perubahan anggaran 2025, dua posko tersebut akan segera dibangun,” ujar Siti Aisyah.
Ia menambahkan, masih terdapat tiga kecamatan tanpa posko, yaitu Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Meski Karang Bintang sudah siap menyediakan lahan, namun pembangunan sementara difokuskan untuk wilayah yang jauh dari pusat kota, seperti Kusan Hulu.
166 Personel Damkar Layani 12 Kecamatan
Saat ini, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki delapan posko Damkar yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan total 166 personel. Sebanyak 30 personel ditempatkan di pusat kota Simpang Empat, sementara posko lainnya memiliki sekitar 11 hingga 29 personel.
Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Tanah Bumbu, Harmanudin, menekankan pentingnya pemerataan armada dan personel Damkar di seluruh wilayah.
“Masih ada lima kecamatan yang minim posko. Idealnya, distribusi armada dan personel dilakukan lebih merata agar tidak ada wilayah yang terabaikan dalam pelayanan darurat,” tegas Harmanudin”(Nata,/Team)
