TANAH BUMBU –Pelopor News Kalimantan – Pembangunan infrastruktur di Pulau Sawangi masih terhambat akibat perizinan yang belum terselesaikan. Abdul Rahim, anggota DPRD Tanah Bumbu dari Komisi II, kembali menyoroti persoalan ini dalam rapat bersama Asisten I Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perkim, serta unsur kecamatan dan kelurahan Batulicin, Senin (9/2/2025).
Saat ditemui Awak media ini diruang kerjanya Abdul Rahim menerangkan , Menurut status lahan yang masih berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menjadi penghambat utama. Hal ini menyebabkan masyarakat Pulau Sawangi kesulitan mendapatkan akses infrastruktur yang layak, meskipun sudah lebih dari satu dekade diperjuangkan.
“Saya sudah berkali-kali menyuarakan persoalan ini, tetapi izin dari BKSDA masih menjadi batu sandungan utama. Padahal, pembangunan infrastruktur adalah hak masyarakat,” tegas Rahim.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan akses jalan sangat berdampak pada kehidupan warga, terutama dalam sektor transportasi dan ekonomi. Potensi perikanan serta pariwisata di Pulau Sawangi tidak dapat berkembang maksimal tanpa infrastruktur yang memadai.
“Banyak daerah lain berkembang pesat karena memiliki akses jalan yang baik. Namun, masyarakat di Pulau Sawangi masih harus berjuang hanya untuk mendapatkan jalan yang layak. Ini harus segera dituntaskan,” ujarnya.
Selain akses jalan, Abdul Rahim juga memperjuangkan pembangunan fasilitas lain seperti pelabuhan (jetty) dan tempat ibadah. Meskipun anggaran telah disiapkan, ia mengingatkan bahwa biaya pembangunan di Pulau Sawangi jauh lebih tinggi dibandingkan di daratan.
“Harga material seperti pasir di Batulicin sekitar satu juta rupiah, tapi di Pulau Sawangi bisa mencapai dua juta rupiah. Perhitungan anggaran harus cermat agar proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
Sebagai legislator yang telah mengabdi di DPRD Tanah Bumbu sejak 2009, Abdul Rahim menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Ia berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera menyelesaikan persoalan perizinan agar pembangunan di Pulau Sawangi tidak lagi terhambat.
“Saya tidak akan berhenti sampai ada kepastian. Ini bukan hanya tentang membangun jalan, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu kepastian,” pungkasnya.”(Nata/Team)
